Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI Dewi Barliana (tengah). Foto : Runi/Man

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi salah satu unit kerja di kesetjenan DPR RI yang berhasil meraih penghargaan zona integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Alhamdulillah kami dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI pertengahan Desember lalu, di tengah situasi Pandemi Covid-19 menerima penghargaan Zona Integritas predikat WBK dari Kemenpan RB,” ujar Kepala Pusdiklat Setjen DPR RI Dewi Barliana kepada Parlementaria, Selasa (12/1/2021).

Tentu bukan hal yang mudah bagi Pusdiklat DPR RI meraih penghargaan zona integritas ini. Selain proses penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB selama satu tahun, pencanangan zona integritas pada unit kerja juga menjadi salah satu indikator meraih penghargaan ini.

Selain itu, yang utama menurut Dewi adalah pemenuhan enam area perubahan program Reformasi Birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya KKN pada unit kerja tersebut. Enam area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Penguatan pengawasan misalnya, unit kerja yang dimaksud harus ada penyelesaian dari TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) baik internal maupun eksternal. Pusdiklat Setjen DPR RI ini zero temuan,” urai Dewi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pelaksanaan Diklat Rusmanto yang ikut mendampingi Dewi menambahkan, pengajuan penilaian zona integritas dari Pusdiklat ini merupakan kali yang pertama. Namun ia bersyukur dalam satu kali pengajuan, Pusdiklat berhasil meraih penghargaan zona integritas dengan predikat WBK.

“Saat itu Pusdiklat mengusung satu contoh program yang dilakukan melalui enam area perubahan birokrasi reformasi. Yakni terkait pelayanan, penanganan dan pengurusan siswa dan mahasiswa magang, termasuk penelitian di lingkungan Setjen DPR RI,” terang Rusmanto.

Rusmanto memaparkan, setiap tahunnya sebelum Pandemi Covid-19, tak kurang dari 700 pelajar dan mahasiswa melaksanakan magang dan ditempatkan di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, ketika pandemi Covid-19, Pusdiklat melakukan pembatasan.

“Hal tersebut (magang) memang dibatasi, namun kami (Pusdiklat) juga telah memiliki tools berupa layanan online kegiatan magang bagi para siswa dan mahasiswa, serta penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dan mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia” papar Rusmanto.

Selain Rusmanto, Dewi yang saat itu juga didampingi oleh beberapa Kepala Bidang (Kabid) lainnya seperti Kabid Evaluasi Diklat Pesta Evaria Simbolon, dan Kabid Perencanaan Diklat Hernadi sepakat kinerjanya tidak akan berhenti hanya pada keberhasilannya meraih penghargaan zona integritas saja.

Mereka juga mereka sepakat akan terus mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi tersebut. Sehingga bisa mencegah KKN, dan memberikan pelayanan prima dan berintegritas. Dengan begitu, ke depan Pusdiklat DPR RI juga bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.

Sebagaimana diketahui Predikat WBK dan WBBM diberikan oleh Kemenpan RB kepada unit kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mencegah terjadinya KKN dan bisa memberikan pelayanan prima melalui program reformasi birokrasi. (ayu/es)